GP Ansor Sumenep dan Pengurus MWC NU Kecamatan Manding mendatangi Polres setempat, Kamis (23/02/2017). Kedatangan untuk menyampaikan hasil investigasi terhadap bingkisan yang diberikan pada siswa saat pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan di sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Manding.

“Pengurus MWC NU Manding telah melakukan investigasi. Hasilnya bingkisan itu dinilai menyelipkan ajaran agama tertentu di luar Islam. Hal itu sempat menimbulkan keresahan di kalangan wali murid, karena sebagian besar beragama Islam,” kata Ketua Pengurus Cabang GP Ansor Sumenep, Muhri Zain.

Pada tanggal 21 Februari 2017, dilakukan sosialisasi wawasan kebangsaan di sejumlah SD di Kecamatan Manding. Penyelenggara sosialisasi kebangsaan tersebut adalan Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudaya Kejuangan 45 Sumenep, yang dikemas dalam kegiatan ‘Sosialisasi Jiwa Semangat Nilai-nilai Kejuangan 45 (JSN 45)/ Wawasan Kebangsaan, Love Sex Dating (LSD), dan Pemberian Paket Hadiah’. Kegiatan tersebut merupakan kerja sama DHC 45 dengan Yayasan Sejahtera Bangsa Mulia, Gresik.

Ini Hasil Investigasi "Bingkisan Sosialisasi Kebangsaan" yang dibeberkan GP ANSOR
Sosialisasi wawasan kebangsaan tersebut mendadak ramai diperbincangkan, karena bingkisan yang diberikan pada siswa di akhir acara, diduga disisipi ajaran agama tertentu. Tiap bingkisan berisi barang variatif, yang merupakan produk dari luar negeri, seperti Amerika, China, Singapura, Vietnam. Di antaranya alat tulis, kaos, jaket, kaos kaki, handuk, sandal, makanan ringan, dan permen.

Barang-barang tersebut bertuliskan simbol agama lain selain Islam. Padahal, di Sumenep mayoritas penduduknya muslim. Akibatnya, sejumlah orang tua siswa menolak dan mengembalikan bingkisan tersebut.

“Kami mendesak Polres untuk mengusut tuntas peristiwa itu, karena sangat menyinggung perasaan umat Islam,” ujar Muhri.

Sosialisasi wawasan kebangsaan yang sedianya digelar mulai 21-23 Februari 2017 ke sejumlah sekolah sesuai surat ijin Dinas Pendidikan Sumenep akhirnya dihentikan sebelum waktunya. Penghentian karena dinilai menimbulkan keresahan.

“Persoalan proses hukum itu merupakan kewenangan Polres. Kami hanya menyampaikan hasil investigasi para ulama, dan berharap Polres bisa bersikap tegas,” tandasnya.

Sementara Kapolres Sumenep, AKBP Joseph Ananta Pinora menjelaskan, pihaknya telah melakukan beberapa langkah terkait protes masyarakat terhadap bingkisan yang diberikan dalam sosialisasi wawasan kebangsaan tersebut.

“Sosialisasi itu sudah dihentikan sejak kemarin, karena adanya penolakan dari masyarakat. Sedangkan barang-barang dalam bingkisan untuk siswa itu sudah ditarik. Saat ini diamankan di Polsek Manding,” ungkapnya.

Selain itu, imbuhnya, Polres juga melayangkan surat pemberitahuan ke Pemkab terkait peristiwa tersebut. Pihaknya merasa perlu bersurat ke Pemkab, karena menyangkut Dinas Pendidikan.

“Kami menyarankan agar ada upaya pengecekan terlebih dahulu, apabila ada kegiatan dengan pemberian hadiah pada siswa. Jangan sampai terulang seperti ini. Ada hadiah, langsung dibagikan ke siswa. Ternyata ada penolakan,” ujarnya.

Di pihak lain, Ketua Yayasan Sejahtera Bangsa Mulia, Budi Dwi Prasetyo menyampaikan permintaan maaf karena kegiatannya dinilai meresahkan. Dia pun tidak keberatan dengan penghentian kegiatan tersebut.

“Dengan segala kerendahan hati, kami meminta maaf kalau ternyata kegiatan ini justru meresahkan masyarakat Sumenep. Kami siap menghentikan kegiatan ini dan menarik bingkisan yang kami bagikan pada siswa,” kata Budi Dwi Prasetyo, Rabu (22/02/2017) kemarin. [tem/but]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here